Labuan Bajo Kini Menjadi Pusat Perhatian Nasional Terkait Tata Kelola Kapal Wisata dan Kepatuhan Pajak Daerah. Temuan terbaru dari Satuan Tugas (Satgas) Korsup Wilayah V KPK bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Manggarai Barat menguak fakta mengejutkan mengenai operasional kapal-kapal wisata. Mereka mendapati sejumlah kapal beroperasi secara ilegal, tidak terdaftar di pemerintah daerah, dan paling krusial, belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Situasi ini tidak hanya menciptakan risiko keamanan bagi wisatawan, tetapi juga berpotensi menyebabkan kebocoran signifikan pada penerimaan pendapatan asli daerah.
Oleh karena itu, penertiban sektor maritim ini menjadi agenda prioritas pemerintah daerah dengan dukungan penuh dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Supervisi mendadak yang dilakukan di perairan ikonik tersebut segera menghasilkan bukti bahwa kepatuhan operasional masih sangat rendah. Misalnya, saat memeriksa dua kapal, hasilnya menunjukkan 100% dari kapal yang di datangi tidak memenuhi kewajiban administrasi dan pajak. Kejadian ini menjadi indikasi kuat bahwa permasalahan serupa mungkin menyebar luas dan melibatkan lebih banyak pelaku usaha pariwisata laut.
Menanggapi temuan tersebut, Ketua Satgas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria, mengeluarkan permintaan tegas. Dian meminta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Labuan Bajo untuk memperketat pengawasan sebelum menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Secara spesifik, setiap kapal yang mengajukan izin harus di pastikan sudah terdaftar di Pemerintah Daerah dan telah menunaikan kewajiban pembayaran pajak daerahnya. Permintaan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengawasan terpadu yang menutup celah bagi praktik ilegal berulang.
Menelisik Praktik Kapal Tanpa Dokumen Resmi
Menelisik Praktik Kapal Tanpa Dokumen Resmi menjadi agenda utama dalam supervisi yang di laksanakan oleh KPK dan Bapenda. Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kapal wisata di perairan Manggarai Barat itu berhasil mengungkap pelanggaran serius yang berpotensi merugikan negara. Mereka menemukan kapal-kapal yang tidak hanya tidak terdaftar di Pemkab setempat, tetapi juga beroperasi tanpa izin resmi yang di perlukan. Bahkan, kapal-kapal tersebut di ketahui belum mengantongi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, sebuah dokumen esensial bagi operasional bisnis di wilayah tersebut.
Ditemukan bahwa permasalahan ini bukan sekadar insiden terpisah, melainkan sebuah pola yang membutuhkan penanganan sistematis. Penemuan kapal-kapal yang tidak memiliki izin operasional itu menunjukkan adanya kelemahan dalam rantai pengawasan. Padahal, izin operasional menjamin bahwa kapal telah memenuhi standar keselamatan dan kelayakan berlayar. Ketidakadaan NPWPD juga secara langsung menghambat upaya Pemkab Manggarai Barat dalam memungut Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dari aktivitas wisata maritim yang padat.
Kepatuhan pelaku usaha menjadi kunci utama dalam memastikan pembangunan daerah dapat berjalan lancar. Maria Yuliana Rotok, Kepala Bapenda Manggarai Barat, menyatakan bahwa pengawasan berkala terus dilakukan sebagai upaya penertiban PBJT di sektor kapal wisata. Lebih lanjut, data yang di kumpulkan Bapenda menunjukkan bahwa dari sekitar 400 kapal wisata yang seharusnya memiliki NPWPD, baru 190 kapal yang tercatat. Angka ini jelas menunjukkan kesenjangan kepatuhan yang harus segera di tutup.
Oleh sebab itu, KPK secara proaktif mendorong penyusunan memorandum of understanding (MoU) antara Pemda Manggarai Barat dan Ditjen Perhubungan Laut. Langkah strategis ini di harapkan dapat memperkuat aspek pengawasan dan meningkatkan keamanan layanan wisata maritim. Melalui MoU tersebut, mekanisme penerbitan SPB oleh KSOP dapat di sinkronkan dengan basis data kepatuhan pajak daerah, menciptakan jaring pengaman berlapis.
Memperkuat Penerimaan Pajak Wisata Labuan Bajo
Memperkuat Penerimaan Pajak Wisata Labuan Bajo kini menjadi fokus utama pemerintah daerah yang di bantu oleh KPK. Kepala Bapenda Manggarai Barat mengungkapkan bahwa dari 190 kapal yang sudah tercatat sebagai wajib pajak, hanya sekitar 50 persen saja yang secara rutin menunaikan kewajiban pembayaran pajak daerah. Ini berarti, mayoritas pelaku usaha yang telah teridentifikasi pun masih belum sepenuhnya patuh. Kenyataan ini menunjukkan bahwa edukasi dan penegakan hukum harus berjalan beriringan untuk meningkatkan penerimaan kas daerah.
Ironisnya, realisasi penerimaan pajak PBJT kapal wisata sepanjang tahun 2025 telah mencapai Rp4 miliar. Meskipun angka tersebut terdengar besar, jumlah ini masih di anggap jauh di bawah potensi sebenarnya yang di miliki oleh sektor pariwisata maritim. Potensi kebocoran pajak ini menjadi perhatian serius, mengingat sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan vital bagi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Manggarai Barat.
Daerah ini kini di anggap sebagai trend center dalam penerapan PBJT atas operasional kapal wisata di Indonesia. Kondisi unik ini membuat pengawasan dari KPK sangat penting dan mendesak. Mengingat status percontohan ini, keberhasilan penertiban di wilayah ini akan menjadi model bagi daerah wisata bahari lainnya. Bapenda berkomitmen untuk terus meningkatkan edukasi kepada para wajib pajak sambil meminta pendampingan dari KPK untuk memastikan semua proses berjalan sesuai prosedur operasional standar.
Penting untuk di pahami bahwa kepatuhan pajak oleh pelaku usaha merupakan wujud nyata dukungan terhadap pembangunan regional. Maria Rotok menegaskan, pihaknya akan terus bekerja secara profesional, memberikan edukasi berkelanjutan agar wajib pajak memiliki kesadaran dan sukarela membayar pajak demi kemajuan Labuan Bajo.
Sinkronisasi Regulasi Untuk Penertiban Sektor Maritim
Sinkronisasi Regulasi Untuk Penertiban Sektor Maritim kini menjadi langkah tak terhindarkan untuk mengatasi masalah ganda ini. Pelaksanaan MoU antara Pemda Manggarai Barat dengan Ditjen Perhubungan Laut merupakan kunci untuk menciptakan sistem terintegrasi. Hal ini bertujuan agar pengawasan ke depannya menjadi lebih terkontrol, tertata, dan menjamin keamanan serta kenyamanan wisatawan yang berkunjung. Tanpa kolaborasi ini, celah administrasi akan terus di manfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Upaya penertiban tidak hanya berfokus pada sanksi, tetapi juga pada penguatan sistem pencegahan. Dengan melibatkan KSOP Labuan Bajo secara langsung dalam proses validasi kepatuhan pajak sebelum penerbitan SPB, maka operasional kapal ilegal akan terhambat sejak awal. Langkah prosedural ini merupakan implementasi dari prinsip kehati-hatian yang menjamin legalitas dan kelayakan setiap kapal yang berlayar.
Data Bapenda yang mencatat sekitar 400 kapal wisata seharusnya memiliki NPWPD menunjukkan pekerjaan besar yang harus di selesaikan. Persentase kepatuhan yang baru mencapai 50% dari kapal yang sudah terdaftar menjadi bukti bahwa tantangan terbesar berada pada penegakan aturan. Oleh sebab itu, pengawasan harus di lakukan secara ketat dan berkelanjutan di Labuan Bajo.
KPK menegaskan, peran pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Melalui pendampingan yang intensif, KPK berupaya memastikan bahwa potensi penerimaan daerah termanfaatkan secara optimal.
Menciptakan Iklim Pariwisata Bahari Yang Berintegritas
Peningkatan pengawasan secara ketat harus di lihat sebagai upaya Menciptakan Iklim Pariwisata Bahari Yang Berintegritas di wilayah tersebut. Integrasi data antara otoritas pelabuhan dan otoritas pajak menjamin bahwa setiap kapal yang beroperasi telah memenuhi standar ganda: keselamatan dan kontribusi daerah. Sistem yang transparan dan terkontrol ini secara signifikan mengurangi risiko praktik ilegal yang merugikan semua pihak.
Pihak Bapenda Manggarai Barat terus menunjukkan komitmennya untuk bekerja sesuai SOP dan meningkatkan edukasi. Mereka memahami bahwa penegakan kepatuhan tidak bisa hanya mengandalkan paksaan, tetapi juga kesadaran sukarela dari wajib pajak. Komitmen untuk mengedukasi ini akan membantu para pelaku usaha memahami pentingnya pembayaran pajak demi keberlanjutan pariwisata mereka sendiri.
Konsistensi logika dalam penegakan regulasi ini akan menghasilkan dampak positif jangka panjang. Investor dan wisatawan akan merasa lebih aman dan nyaman mengetahui bahwa sektor pariwisata di kelola secara profesional dan berintegritas. Pada akhirnya, integritas operasional akan meningkatkan daya saing destinasi ini di mata dunia.
Dengan sinergi antara Pemda, Bapenda, KSOP, dan pendampingan dari KPK, visi pariwisata bahari yang aman dan taat aturan semakin dekat. Semua pihak berupaya untuk menjadikan kawasan Manggarai Barat sebagai model pariwisata yang tertib, di mana setiap pelaku usaha menjalankan kewajiban mereka demi kemajuan Labuan Bajo.
